Orientasi Kehidupan Kampus Universitas Indonesia (OKK UI) tahun ini (2011) diwarnai dengan sebuah insiden yang memalukan. Uniknya, insiden tersebut mungkin tak disadari oleh mereka yang terlibat dan mengalaminya. Hal ini bisa disimpulkan dari betapa sepinya perbincangan mengenai hal ini di lingkungan kampus UI. Ironisnya, rangkaian insiden ini tidak terjadi di hutan UI yang sepi dan melibatkan segelintir saksi, tapi di dalam Balairung UI yang penuh sesak dengan ribuan mahasiswa baru.

Insiden yang saya maksud dimulai dengan sebuah blunder yang dilakukan oleh seorang motivator yang mengisi salah satu sesi dalam acara OKK, di mana ia mengeluarkan sebuah pernyataan yang bernada homophobic(kebencian terhadap golongan lesbian, gay, biseksual, transgender, transeksual, interseksual atau biasa disingkat LGBTTI). Di depan ribuan mahasiswa baru, “Archan Sang Provokator”, nama panggung motivator tersebut, mengklaim bahwa “Indonesia tengah dilanda krisis moral”. Menurutnya, hal itu dapat ditunjukkan dengan banyaknya acara di televisi yang mempertontonkan para ‘banci’. Pernyataan tersebut awalnya dipublikasikan oleh seorang bernama Chika di twitter melalui akunnya, @chickciets yang kemudian saya terima melalui akun twitter Iwan Pirus (@meulia), dosen di Departemen Antropologi UI. Chika yang hadir pada saat kejadian sebagai pendamping rombongan sebuah grup dancer memprotes pernyataan Archan (@ArchanProvoke) melalui twitter. Beberapa dosen yang saya ikuti di twitter juga melancarkan protesnya, seperti Iwan Pirus (Antropologi), Irwansyah (Politik), dan Dirga (Politik). Mendapatkan protes bertubi-tubi, Archan menjawab enteng; menurutnya, para banci hanya “mempercepat azab”!

Moralitas Banci, Moralitas Archan

Dua pernyataan Archan tersebut memang diucapkan secara terpisah; satu ketika ia sedang berada di atas panggung Balairung UI, dan satu ketika acara telah selesai di twitter. Akan tetapi, keduanya berbagi dua hal yang sama: menyuarakan homophobia dan dilakukan di ruang publik. Hal yang membedakan keduanya adalah pada kesempatan pertama, homophobia ia kemas dalam argumen moralitas (krisis moral), sedangkan pada kesempatan kedua ia mengemasnya dengan argumen religius (azab). Bisakah kedua klaim Archan tersebut, baik moral dan religius, membenarkan homophobia yang ia unjuk rasakan? Untuk bisa menilai argumen Archan, kita mesti pertama-tama memahami apa yang dimaksud oleh Archan sebagai ‘banci’. Apabila Archan menggunakan kata ‘banci’ sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka ada dua kemungkinan makna dari kata tersebut. Pertama, ‘banci’ merujuk pada kata sifat untuk orang yang tidak berjenis laki-laki dan juga tidak berjenis perempuan. Menurut saya, definisi ini agak rancu, karena bisa mengacu pada konsep ‘transeksual’ (orang yang mengubah alat kelamin atau penampilan fisiknya) dan ‘interseksual’ (orang yang mempunyai dua alat kelamin) sekaligus. Kedua, ‘banci’ juga berarti laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan, yang mengingatkan kita dengan konsep ‘transgender’. Manakah yang Archan tuduh sebagai manusia yang tak bermoral dan mendatangkan azab? transeksual atau transgender?Ataukah dua-duanya?

Seseorang menjadi transeksual biasanya karena mengalami sebuah dilema di mana kondisi psikologisnya bertentangan dengan kondisi fisiknya; bertubuh laki-laki tetapi berjiwa perempuan (atau sebaliknya). Hingga saat ini, fenomena diferensiasi seksual macam ini masih jadi bahan perdebatan di antara para ilmuan, apakah ini merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah (by nature) atau secara pembiasaan (by nurture). Pendapat yang mengatakan bahwa diferensiasi ini terjadi secara alamiah berargumen bahwa orang tersebut mengalami kelainan pada susunan kromosom atau hormonalnya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena proses pembiasaan berargumen bahwa pengalaman orang tersebut dalam keluarga dan masyarakatlah yang jadi sebab. Kedua proses tersebut memang sangat berlainan, akan tetapi punya satu hal yang sama; bahwa individu tak memilihnya secara sadar (Strickland, 2001: 577). Golongan transgender pun mempunyai masalah yang sama dengan transeksual dalam hal ini. Hal yang membedakan antara keduanya adalah bahwa golongan transgender tidak sampai mengubah alat kelaminnya, akan tetapi secara perilaku, ia berperilaku sebagaimana lazimnya golongan lawan jenisnya.Adapun interseksual, hal ini adalah sebuah fenomena murni biologis.

Kita sama-sama tahu dan sama-sama paham, manusia lahir tak pernah bisa memilih susunan kromosom dan komposisi hormon dalam tubuhnya sendiri. Kita juga tahu, bahwa kita tak punya kemampuan untuk memilih dilahirkan dalam kondisi sosial seperti apa. Mereka, yang oleh Archan disebut secara sederhana sebagai ‘banci’, pun manusia seperti kita yang tak berdaya menerima nasib seperti kita. Hal yang tak bisa saya pahami, bagaimana bisa Archan menuduh orang-orang yang tersandera oleh nasib itu sebagai orang-orang yang tak bermoral? Bagaimanakah standar moral menurut Archan?

Saya tak tahu bagaimana konsepsi moral menurut Archan. Tapi saya tahu, dari beberapa kelas dan buku filsafat yang pernah saya ikuti, bahwa seseorang dikatakan dapat dikatakan bermoral apabila perbuatannya sejalan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, moral adalah acuan sosial untuk perbuatan apa yang baik dan apa yang buruk. Bagi Archan, dalam perkara ‘banci’ ini, sepertinya norma harus bisa dibagi menjadi dua kutub ekstrem; hitam-putih, laki-laki – perempuan. Berada di tengah-tengahnya, atau melintasi tanda strip untuk ke sisi yang lain, adalah sebuah tindakan yang tidak bermoral, karena tidak sesuai dengan norma. Tak peduli apapun alasannya; persetan dengan kromosom, hormon, atau kondisi kejiwaan, berbeda dengan norma berarti tidak bermoral. Titik.

Saya tak bisa memungkiri, pemahaman akan norma tersebut tidak hanya milik Archan. Secara faktual, norma semacam itu memang ada di dalam masyarakat kita. Buktinya suara homophobia masih jamak kita temui di mana-mana. Akan tetapi, berada di dalam masyarakat bukan berarti norma tersebut sudah ideal. Norma tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat kita yang lampau dan tradisional, masyarakat yang belum mengetahui penjelasan ilmiah, baik itu secara biologis maupun sosiologis, akan perkara diferensiasi seksual tersebut. Bagi saya, norma yang ideal mestinya mengakomodasi kearifan ilmiah tersebut. Mengakomodasi keduanya meniscayakan sebuah bentuk penghargaan terhadap keadaan alamiah dan perbedaan karakter masing-masing individu. Norma yang ideal itu pun bukan sesuatu yang baru dan asing, tapi telah didambakan sejak lama oleh para founding father kita sendiri: bhineka tunggal ika. Bukankah esensi dari semboyan yang ditorehkan pada papan yang dicengkeram oleh kaki Garuda itu adalah penghargaan terhadap perbedaan?

Adapun klaim religius Archan bahwa ‘banci’ dapat mempercepat azab, terlepas dari kemungkinan benar atau salahnya, adalah suatu hal yang tak perlu disampaikan kepada publik. Ruang publik adalah tempat bagi perdebatan-perdebatan rasional, bukan tempat bertarung bagi klaim-klaim religius. Apa yang diyakini oleh Archan mengenai ajaran Islam belum tentu sama dengan apa yang diyakini oleh mereka yang dari agama lain. Bahkan, perbedaan pendapat pun bisa terjadi di antara sesama pemeluk agama Islam. Keyakinan seseorang terhadap sesuatu boleh saja absolut, tapi seberapapun absolutnya keyakinan tersebut, ia menjadi relatif ketika berhadapan dengan kenyataan yang plural. Siapakah kita, sehingga bisa merasa pantas untuk memaksakan kebenaran yang kita yakini kepada orang lain?

Tugas Moral UI: Hilangkan Kultur Diskriminatif

Kenyataan bahwa diskriminasi terhadap golongan banci ini masih hidup di tengah-tengah masyarakat, adalah sebuah tanggung jawab moral bagi setiap institusi pendidikan, untuk memberikan pendidikan yang mengajarkan emansipasi. Universitas Indonesia, sebagai institusi pendidikan tinggi tertua di Indonesia, rupanya telah berkomitmen untuk memikul tanggung jawab ini. Hal ini tersurat jelas dalam Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (TAP MWA UI) Nomor 008 Tahun 2004, khususnya pasal 8 i, bahwa “warga Universitas Indonesia dilarang melakukan diskriminasi terhadap orang lain atas dasar agama, etnisitas, gender, orientasi seksual, orientasi politik, dan cacat fisik.” Archan yang bukan warga UI mestinya menghormati pranata yang berlaku di lingkungan UI ini, bukan malah menginjak-injaknya dengan angkuh. Dengan adanya TAP MWA UI ini, sesungguhnya Archan tidak hanya menuduh banci sebagai manusia yang tak bermoral, tapi juga menuduh UI sebagai institusi yang melanggengkan amoralitas. Sebagai warga UI, saya sangat menyesalkan pernyataan Archan tersebut dan sangat menunggu ada klarifikasi dari yang bersangkutan.

Dengan rendah hati, saya ingin mengingatkan mereka yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan OKK UI ini; panitia, Dewan Perwakilan Mahasiswa, hingga pejabat teras di rektorat, untuk tidak menganggap remeh insiden memalukan ini. Menganggap wajar wacana dan praktik diskriminasi di lingkungan UI selain membiarkan norma UI diinjak-injak, juga berarti membiarkan hal yang sama di dalam masyarakat terus berkembang biak. Krisis moral terjadi bukan ketika banyak banci di masyarakat, tapi ketika masyarakat melanggengkan praktik diskriminasi pada individu hanya karena mereka berbeda. Bagi saya, keabaian semacam ini tidak hanya menunjukkan bahwa kita tengah mengalami krisis moral,tapi lebih jauh: kita berada di ujung kebangkrutan moral.

Penulis: Rozinul Aqli, Mahasiswa FISIP UI – Program Studi Ilmu Politik 2009
* dimuat di web Suara Mahasiswa

Di mana ada ekonomi, di situ hukum ekonomi berlaku. Paling tidak, ada dua hukum ekonomi sederhana yang sangat relevan dengan fenomena Ariel Peterporn ini:

*supply and demand.

*insentive.

Patut dicatat, dalam kasus “Ariel Peterporn” ini, pemerintah telah melakukan sebuah bentuk intervensi, yakni dengan mengusahakan penarikan video tersebut dari internet. Beberapa teman saya mengaku bahwa mereka sulit menemukan video hot yang sedang booming itu. Keluhan dari teman saya tersebut secara ekonomi dapat dikatakan sebagai sebuah gejala kelangkaan.

Scarcity makes a good economic. Meski video telah dihapus di internet, media massa ternyata masih gencar memberitakan fenomena “Ariel Peterporn” tersebut. Pemberitaan yang gencar dari media ini ternyata membuat orang semakin penasaran. Sementara ketersediaan video di internet sudah –anggap saja- habis, beberapa orang yang beruntung telah mendapatkan video tersebut lebih dulu. Dengan begitu, orang-orang yang sudah mendownload video itu terlebih dahulu bisa dibilang telah memegang kuasa kelangkaan.

Secara teoretis, hanya orang bodoh (atau orang yang terlalu altruis) yang ketika kuasa kelangkaan berada padanya tidak memanfaatkannya secara ekonomis. Dalam hal ini, para pedagang kaset di Glodok merupakan orang-orang yang pintar. Mata mereka cukup jernih untuk melihat potensi ekonomi dari keadaan yang ada di hadapan mereka. Kelangkaan merupakan sebuah insentif bagi para pemegang kuasa untuk memperdagangkannya. Video-video tersebut dikumpulkan, dikemas dalam suatu paket, kemudian dijual dengan harga tinggi.

Seperti biasanya, kaset-kaset yang dijual di tempat seperti Glodok bukanlah kaset dengan perlindungan elektronik yang tinggi. Dus, siapapun dapat mengkopi ulang kaset tersebut ke perangkat yang lain, dan jika dia mau, mengunggahnya kembali ke internet. Saya yakin tak lama lagi video tersebut akan kembali beredar di internet. Tinggal menunggu waktu saja. J

Sampai di sini, kita kemudian mengetahui apa yang terjadi ketika pemerintah berinisiatif untuk mengulurkan tangannya pada pasar gelap. Alih-alih menghentikan persebaran video, pemerintah justru telah menghasilkan stimulan bagi para pelaku pasar gelap untuk mengkomersilkan komoditas yang satu ini. Video pun tetap tersebar, dengan sebuah cara baru yang lebih susah untuk dilacak, apalagi dirazia.

Kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah seharusnya? Apakah mereka harus diam saja?

Banyak yang dapat dilakukan pemerintah, sebenarnya. Hanya saja, saya ragu bahwa akan ada satu cara yang bisa benar-benar menghentikan peredaran video ini. Kalaupun ada, biayanya terlalu mahal. Saya yakin pemerintah tak akan sudi mengalokasikan anggarannya yang mepet untuk mengurusi masalah yang, secara umum, tidak terlalu signifikan ini. Hal yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah adalah mengklarifikasi keaslian video-video tersebut. Kalau ternyata video tersebut asli made in Ariel Peterporn, teruskan proses hukum selanjutnya. Kalau ternyata bukan, segera informasikan pada media. Ketika masyarakat tahu bahwa video tersebut tidak benar-benar dibintangi oleh Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari, saya yakin dengan sendirinya video itu akan dilupakan.

]]> http://bungrozin.wordpress.com/2010/06/11/logika-ekonomi-bagi-ariel-peterporn/feed/ 1 Rozin http://bungrozin.wordpress.com/2010/06/09/diplomasi-di-balik-pembatalan-uu-bhp/ http://bungrozin.wordpress.com/2010/06/09/diplomasi-di-balik-pembatalan-uu-bhp/#comments Wed, 09 Jun 2010 06:04:13 +0000 Rozin http://bungrozin.wordpress.com/?p=106 ]]> Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencabut UU BHP sepertinya sudah dapat diprediksi oleh berbagai pihak, terutama bagi mereka yang memperjuangkan pencabutannya. Optimisme yang begitu tinggi terlihat jelas dari betapa konsistennya para pemohon pencabutan UU BHP dalam memperjuangkan kepentingannya ini. Namun, agaknya para pemohon masih harus tetap menahan kerutan di dahi mereka, sebab isi keputusan MK ternyata tidak sesuai dengan yang mereka sampaikan. UU BHP memang dicabut, tapi tidak persis berdasarkan pada alasan yang disampaikan oleh pemohon.

Sebagaimana ditulis oleh Agus Suwignyo, seorang pedagog FIB UGM, di harian Kompas pada hari selasa, 4 Mei 2010, keputusan MK ini memang sangat menarik. Keputusan MK yang menetapkan bahwa UU BHP sebagai produk inkonstitusional menurut Suwignyo sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan utama pendidikan bangsa Indonesia, yaitu dalam hal pendanaan dan pemerataan akses. Pasalnya, MK sama sekali tidak menjadikan kedua hal tersebut sebagai konsideran bagi keputusan. MK mempunyai sikapnya sendiri; UU BHP itu inkonstitusional karena salah menerjemahkan amanat UU Sisdiknas mengenai apa yang dimaksud dengan Badan Hukum Pendidikan.

Menurut MK, DPR telah salah memahami maksud dari ”badan hukum pendidikan” dengan menerjemahkannya ke dalam konstruk UU BHP yang tak pandang bulu itu. Yang dimaksud dengan tak pandang bulu di sini adalah bahwa UU BHP menyamaratakan semua institusi pendidikan di Indonesia, padahal semuanya mempunyai hak untuk berserikat sesuai dengan tujuan dan rancangan masing-masing. Dengan alasan ini, ungkap Suwignyo, MK sebenarnya telah menempuh cara yang bijak dan diplomatis.

Penulis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Suwignyo, bahwa keputusan MK memang penuh dengan pertimbangan diplomatis. Jika UU BHP dicabut dengan menggunakan alasan pemohon, dikhawatirkan akan menjadi sebuah jurisprudensi bagi kasus-kasus selanjutnya bahwa pembacaan terhadap UUD 45 adalah pembacaan yang bermadzhab Sosialis. Pembacaan dengan cara lain dari ini bisa dianggap sebagai hal yang subversif dan tidak tepat. Padahal, sudah menjadi rahasia bersama bahwa konstitusi kita merupakan sebuah hasil kompromi para founding fathers yang mempunyai latar ideologis berbeda satu sama lain. Di sisi yang lain, jika UU BHP tetap disahkan, maka resistensi dari masyarakat akan semakin membesar dan dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi stabilitas nasional. Oleh karena itu, putusan MK ini memang agaknya sudah cukup bijak.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, putusan MK bukanlah akhir dari upaya perbaikan pendidikan Indonesia. Masih banyak kelemahan di sana-sini yang memerlukan penanganan segara. Salah satu titik kelemahan pendidikan di Indonesia sebagaimana digarisbawahi oleh Suwignyo adalah pentingnya memformulasikan sistem pendidikan dengan orientasi keindonesiaan. Secara sederhana, Suwignyo menuturkan bahwa orientasi keindonesiaan itu dapat dipenuhi dengan menerapkan dua prinsip utamanya, yaitu bersatu dan berdikari. Bersatu di sini berarti negara menjamin pendidikan bagi semua warganya, sedangkan berdikari berarti pendidikan harus diupayakan untuk membangun masyarakat yang mandiri.

Namun, penulis merasa agak skeptis dengan apa yang disampaikan oleh Suwignyo. Jika slogan “bersatu” dan “berdikari” dimaknai seperti demikian, tentu saja akan menimbulkan sebuah paradoks yang akut. Di satu sisi, Suwignyo menganjurkan agar pemerintah menjamin pendidikan bagi warganya. Namun, di sisi yang lain dia mengandaikan terciptanya masyarakat yang mandiri. Bagi penulis, masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang tidak menggantungkan diri kepada kebijaksanaan pemerintah. Adapun jaminan pemerintah terhadap pendidikan tentu saja akan menciptakan sebuah relasi ketergantungan antara rakyat terhadap pemerintah.

Terlepas dari peliknya masalah pendidikan di Indonesia, amanat konstitusi bahwa pemerintah harus menyediakan pendidikan dasar 9 tahun tentu saja harus diindahkan. Sejauh ini, memang format inilah yang terbaik untuk memberantas tingkat illiterasi yang masih cukup tinggi dalam masyarakat kita.

Lalu apa yang akan terjadi jika pemerintah mengintervensi pasar dengan cara menekan harga?

Kita seringkali tidak sadar, bahwa dalam banyak hal intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi bisa menjadi sangat berbahaya. Bayangkan tiket konser My Chemical Romance seharusnya berharga 700 ribu rupiah. Namun, karena pemerintah merasa bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan hiburan dari MCR, baik itu orang kaya maupun miskin, akhirnya harga tiket tersebut pun disubsidi oleh pemerintah hingga menjadi 50 ribu rupiah saja. Karena semua orang merasa dapat membeli tiket tersebut, akhirnya berbondong-bondonglah orang menuju Hard Rock. Antrean panjang pun terjadi di sana. Orang-orang tersebut tentu datang dengan ekspektasi yang besar bahwa mereka akan bisa mendapatkan hiburan berkelas dengan harga yang “merakyat”. Sebuah stasiun televisi swasta melaporkan bahwa jumlah orang yang mengantre telah mencapai 12oo orang. Namun, ketika baru saja mencapai antrean yang ke 300, panitia mengatakan bahwa tiket sudah habis. Pengantre lain yang sudah lama menunggu pun berang. Ekspektasi mereka tak terpenuhi. Kekacauan pun terjadi, para pengantre yang kecewa memaksa untuk masuk dan merusak berbagai fasilitas.

Karena keamanan yang tidak terjamin, personel MCR pun urung memberikan performance dan memberitahukan hal tersebut pada panitia. Panitia, dengan wajah lesu dan tak berdaya, pun menyampaikan hal tersebut pada penonton. Penonton rupanya lebih kecewa lagi. Mereka sudah mengantri lama untuk mendapatkan tiket, berdesak-desakan di dalam ruangan, dan beberapa bahkan telah memaksa masuk dengan berbagai macam “perjuangan”. Mereka pun membentak-bentak panitia, merusak fasilitas yang ada di sana, dan menjadikan suasana semakin kacau.

Begitulah, bahaya yang akan ditimbulkan jika pemerintah melakukan intervensi terhadap harga pasar. Alih-alih menciptakan keadilan, justru kekacauanlah yang terjadi.

Anda mungkin akan berkata bahwa contoh yang saya berikan terlalu jauh dari realitas. Untuk mengomentari perkataan anda tersebut, cukup ganti kata “MCR” dengan “BBM”  dan HardRock dengan “SPBU”. Kisahnya tak akan terlalu jauh berbeda.

I answered in a doubtless voice, “President!”

She asked me again, “why president?”

“Cause you have only told me about farmer, doctor, locomotive engineer, and president! And to me, from those options, there’s only one that can be said cool: president. Okay, I think doctor is also cool. But i hate them. I hate a serious man under all in white clothes and with a syringe in his hand.”

Then I came closer to her, emotionally whining and set up a sad face, “will I be a president, mom?”

She smiled away and, in her best facial expression, then wishpered “yes, for sure, you’ll be”.

Now, 13 years after that moment, I realize, being a president is not a good idea at all. I am not sure I can remain strong if people do humiliate, provoke, or spread slanders about me. I don’t think I can be as patient as Mr. SBY and many other presidents. They are really great, I think. At least, in context of patience toward people’s rudeness.

Rasulullah saw menjawab, ’sesungguhnya Allahlah yang (pada hakekatnya) menetapkan harga, dan menurunkannya, melapangkan dan meluaskan rezki. Janganlah seseorang diantara kalian menuntut saya untuk berlaku zalim dalam soal harta maupun nyawa’” (HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Ibnu Hibban). Senada dengan hadis ini riwayat dari jalur Abu Hurairah oleh al-Baihaki. (eramuslim.com)

Islam agama kapitalis?

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Evita Herawati Legowo menuturkan, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI).

“Kami sudah mengadakan pembicaraan kepada mereka (AISI), sepertinya sepeda motor tidak boleh lagi,” ujar dia di Kementerian Enegi dan Sumber Daya Mineral Jakarta, Rabu 26 Mei 2010.

Menurut dia, pihaknya terus melakukan pembahasan-pembahasan mekanisme pembatasan konsumsi BBM dan opsi mana yang akan digunakan.

Evita juga mengatakan, kemungkinan yang diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi adalah angkutan umum dan kendaraan pribadi jenis tertentu. “Yang angkutan umum sudah disepakati boleh menggunakan BBM bersubsidi,” kata dia.

Pengkajian itu, dia menambahkan, diputuskan sudah selesai akhir Juni sehingga Agustus mendatang bisa segera diujicobakan. “Daerah uji coba kemungkinan di Jawa,” tutur Evita. (mt)

————————————————

Saya bisa mengerti, subsidinya untuk BBM memang terlalu besar dan harus segera dirampingkan. Di samping tidak ramah dengan keuangan negara, kebijakan ini juga tidak ramah dengan lingkungan dan rawan melenceng dari sasaran. Tapi, melarang bensin untuk sepeda motor berarti pemerintah harus menanggung konsekuensi lain. Yang paling utama adalah pengadaan sarana dan pra sarana transportasi umum yang memadai. Kalau tidak dipenuhi, bahaya. Gejolak sosial rasanya bukan hal yang mustahil untuk terjadi. Apalagi kondisi politik dalam negeri sekarang tengah memanas. Belum lagi krisis ekonomi Yunani yang sedang menunggu momentum yang tepat untuk menghajar. Alih-alih mendapatkan efisiensi, kebijakan ini hanya akan menumbuhkan berbagai masalah baru.

Nah, kalau pemerintah tidak bisa memenuhinya, bagaimana? Tak ada pilihan lain, serahkan saja ke pasar.

Until some extent, I agree. However, my agreement will turn into otherwise if you say that the government may control public idea. Freedom of speech is a very fundamental need of the people, Chavez..

- “Ya ayatuhannafsul muthma’innah.. irji’i ila rabbiki radliyatan mardliyyah. fadkhuli fi ‘ibadi wadkhuli jannaty”. Selamat jalan, Bu. Tak ada yang bisa dimaafkan, Ibu tak pernah berbuat salah apapun pada saya, mungkin juga kami semua. Tapi, maafkanlah kami jika doa dan ucapan terima kasih kami tidak setimpal dengan jasa Ibu. You deserve stay the heaven.